JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menargetkan Indonesia memiliki Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam perdagangan komoditas di pasar global.
Rencana tersebut disampaikan Prabowo saat menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara penghasil berbagai komoditas strategis perlu memiliki bursa sendiri agar dapat berperan lebih besar dalam pembentukan harga komoditas. .
Indonesia Ingin Lebih Berperan Menentukan Harga
Selama ini, Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen utama dunia untuk berbagai komoditas, seperti kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, dan karet. Namun, harga sejumlah komoditas tersebut masih banyak dipengaruhi oleh mekanisme perdagangan dan bursa internasional.
Melalui pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, pemerintah ingin memperkuat peran Indonesia dalam menentukan harga referensi komoditas yang dihasilkan di dalam negeri.
Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah membahas rencana tersebut bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bursa itu direncanakan beroperasi di bawah pengawasan OJK, dengan dukungan regulasi yang perlu disiapkan bersama DPR RI.
Dorong Transparansi dan Daya Saing Komoditas
Kehadiran bursa komoditas nasional diharapkan dapat mempertemukan produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor dalam sistem perdagangan yang lebih transparan.
Pemerintah juga mengarahkan kebijakan ini untuk membangun Indonesia Reference Price atau harga referensi Indonesia bagi komoditas ekspor utama. Dengan demikian, Indonesia diharapkan memiliki acuan harga yang lebih mencerminkan kondisi pasar dan kepentingan produsen nasional.
Jika berjalan sesuai rencana, kebijakan ini berpotensi menjadi bagian penting dari upaya memperkuat tata kelola perdagangan komoditas, meningkatkan transparansi transaksi, serta mengoptimalkan manfaat ekonomi dari sumber daya alam Indonesia.
Menunggu Penyelesaian Regulasi
Meski target operasional telah diumumkan, pembentukan bursa tersebut masih memerlukan penyelesaian ketentuan penyelenggaraan dan dukungan regulasi. Karena itu, target 1 Januari 2027 merupakan rencana pemerintah yang pelaksanaannya bergantung pada kesiapan aturan dan mekanisme pengawasan.
Keberhasilan kebijakan ini nantinya akan ditentukan oleh kesiapan infrastruktur perdagangan, kepastian hukum, transparansi pembentukan harga, serta kepercayaan pelaku pasar dalam dan luar negeri.
Pemerintah berharap Bursa Mineral dan Komoditas Strategis dapat menjadi instrumen untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai perdagangan global, sehingga kekayaan sumber daya alam tidak hanya menjadi komoditas ekspor, tetapi juga memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
