Mengapa Penjualan Harta Bersama Harus Melibatkan Tanda Tangan Mantan Istri?
Memahami Hak Mantan Pasangan atas Harta Bersama Setelah Perceraian
Perceraian tidak serta-merta menghapus hak mantan suami atau mantan istri atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Karena itu, penjualan aset seperti tanah, rumah, atau bangunan yang termasuk harta bersama perlu memperhatikan hak kedua belah pihak, meskipun perkawinan telah berakhir secara hukum.
Dalam praktiknya, tidak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa setelah bercerai, harta yang dikuasai atau sertifikatnya tercatat atas nama mantan suami dapat langsung dijual tanpa persetujuan mantan istri. Anggapan tersebut tidak selalu benar dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.
1. Apa yang Dimaksud dengan Harta Bersama?
Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, kecuali ditentukan lain berdasarkan perjanjian perkawinan atau ketentuan hukum yang berlaku.
Ketentuan mengenai harta bersama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
Artinya, apabila selama perkawinan suami dan istri membeli tanah, membangun rumah, atau memperoleh aset lainnya, aset tersebut pada prinsipnya dapat menjadi harta bersama, sekalipun sertifikat tanah hanya mencantumkan nama salah satu pihak.
Namun, penentuan status suatu aset tetap harus melihat asal-usul perolehannya. Harta bawaan, hibah, atau warisan memiliki pengaturan tersendiri sebagaimana Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan.
2. Mengapa Mantan Istri Tetap Memiliki Hak Setelah Bercerai?
Pasal 37 UU Perkawinan menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.
Bagi pasangan yang beragama Islam, ketentuan mengenai harta bersama juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 85 sampai dengan Pasal 97.
Dengan demikian, perceraian tidak otomatis membuat seluruh harta bersama menjadi milik mantan suami atau pihak yang menguasai sertifikat. Hak atas harta bersama perlu diselesaikan berdasarkan kesepakatan yang sah atau melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Apabila belum pernah dilakukan pembagian harta bersama, mantan istri masih dapat memiliki kepentingan hukum terhadap aset tersebut.
3. Mengapa Tanda Tangan Mantan Istri Diperlukan dalam Penjualan Tanah atau Rumah?
Apabila tanah atau rumah yang akan dijual masih berstatus harta bersama yang belum dibagi, keterlibatan mantan istri diperlukan untuk melindungi haknya dan memastikan transaksi dilakukan secara sah.
Ada beberapa alasan penting.
Pertama, untuk melindungi hak kepemilikan. Mantan istri dapat memiliki hak atas bagian harta bersama meskipun namanya tidak tercantum dalam sertifikat.
Kedua, untuk memastikan adanya persetujuan terhadap transaksi. Penjualan aset yang belum dibagi dapat memengaruhi hak kedua mantan pasangan. Persetujuan pihak yang berhak perlu diperhatikan sesuai status kepemilikan dan dokumen hukum yang ada.
Ketiga, untuk mencegah sengketa di kemudian hari. Apabila aset dijual sepihak tanpa penyelesaian hak mantan istri, transaksi tersebut berpotensi dipersoalkan melalui jalur hukum.
Keempat, untuk memberikan kepastian kepada pembeli. Pembeli tanah atau rumah perlu memastikan bahwa pihak yang menjual memang berwenang mengalihkan hak atas aset tersebut dan tidak ada hak pihak lain yang diabaikan.
Perlu dipahami bahwa tanda tangan mantan istri bukan persyaratan mutlak untuk setiap transaksi setelah perceraian. Kebutuhannya bergantung pada status harta, hasil pembagian harta bersama, putusan pengadilan, serta dokumen kepemilikan dan kewenangan menjual.
4. Bagaimana Jika Sertifikat Tanah Hanya Atas Nama Mantan Suami?
Sertifikat yang tercatat atas nama mantan suami tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa tanah tersebut merupakan harta pribadinya.
Jika tanah diperoleh selama perkawinan dan tidak termasuk kategori harta pribadi, tanah itu dapat tetap berkedudukan sebagai harta bersama.
Sebaliknya, apabila tanah merupakan harta bawaan, warisan, hibah, atau telah menjadi hak mantan suami berdasarkan pembagian harta bersama yang sah, analisis hukumnya dapat berbeda.
Oleh sebab itu, sebelum transaksi dilakukan, perlu diperiksa kapan tanah diperoleh, sumber perolehannya, status perkawinan pada saat pembelian, serta apakah sudah ada perjanjian atau putusan pembagian harta bersama.
5. Bagaimana Jika Mantan Suami Menjual Tanah Tanpa Tanda Tangan Mantan Istri?
Jika tanah masih merupakan harta bersama yang belum dibagi, penjualan sepihak dapat menimbulkan persoalan hukum, terutama apabila hak mantan istri diabaikan atau kewenangan penjual dipersoalkan.
Mantan istri dapat mempertimbangkan langkah hukum sesuai keadaan kasusnya, antara lain:
1. Mengumpulkan bukti perolehan tanah selama perkawinan, akta perkawinan, putusan perceraian, sertifikat, serta dokumen transaksi.
2. Meminta klarifikasi mengenai dasar hukum penjualan dan status pembagian harta bersama.
3. Mengupayakan penyelesaian melalui musyawarah atau mediasi.
4. Mengajukan gugatan pembagian harta bersama atau menempuh upaya hukum lain yang sesuai apabila haknya dirugikan.
Namun, penjualan tanpa tanda tangan mantan istri tidak otomatis membuat transaksi batal. Akibat hukumnya harus dinilai berdasarkan status kepemilikan, kewenangan penjual, dokumen transaksi, dan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Langkah Aman Sebelum Menjual Harta Bersama
Untuk menghindari sengketa, mantan suami dan mantan istri sebaiknya menyelesaikan status harta bersama sebelum melakukan penjualan.
Jika kedua pihak sepakat menjual aset yang belum dibagi, persetujuan dan keterlibatan keduanya sebaiknya dituangkan secara jelas dalam dokumen yang sesuai. Jika harta bersama sudah dibagi berdasarkan kesepakatan yang sah atau putusan pengadilan, dokumen pembagian tersebut perlu diperiksa untuk memastikan siapa yang berwenang menjual.
Untuk transaksi tanah, pemeriksaan dokumen sebaiknya dilakukan bersama Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan, apabila diperlukan, Kantor Pertanahan setempat.
Kesimpulan
Keterlibatan mantan istri dalam penjualan harta bersama bukan semata-mata persoalan tanda tangan, melainkan persoalan perlindungan hak dan kepastian hukum.
Selama status harta bersama belum diselesaikan, hak mantan pasangan tidak boleh diabaikan hanya karena perceraian telah terjadi atau sertifikat tercatat atas nama salah satu pihak.
Karena itu, sebelum menjual tanah atau rumah yang diperoleh selama perkawinan, pastikan terlebih dahulu status aset, hasil pembagian harta bersama, dan kewenangan pihak yang akan melakukan penjualan. Langkah tersebut penting untuk melindungi mantan pasangan sekaligus mengurangi risiko sengketa bagi pembeli.
